PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2016-2021
2016
SK DPD NO. 01/DPD RI/I/2016-2017, LL DPD RI : 4 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2015

ABSTRAK :
  • Kewenangan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk itu diperlukan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang mencerminkan akuntabilitas, integritas, dan tanggung jawab dalam pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. DPD RI berdasarkan kewenangannya memberikan pertimbangan dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 23F ayat (1), UU 15 Tahun 2006, UU No 17 Tahun 2014, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Tertib


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pertimbangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Periode 2016—2021

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 2 September 2016