KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA
2018
NO. NOMOR 6/DPD RI/IV/2017-2018 , : 3 HLM
Keputusan DPD RI Tentang TENTANG PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEBIDANAN

ABSTRAK :
  • bahwa dalam pemenuhan terhadap kebutuhan layanan kesehatan yang baik diperlukan tersedia sumber daya manusia kesehatan yang memadai dari segi kualitas, kuantitas, maupun penyebarannya, dan untuk mewujudkan perlindungan, perlakuan yang sama, serta hak asasi setiap warga negaranya, khususnya pemenuhan hak bagi bidan perlu dibentuk peraturan perundang-undangan guna menjamin tercapainya persamaan dan keadilan bagi setiap warga negara. Namun pengaturan mengenai kebidanan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi bidan dan masyarakat sehingga perlu diatur secara komprehensif,  sehingga Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melalui Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Kebidanan.sikan Abstrak Peraturan ini


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    Dasar Hukum Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini adalah : pasal 22D ayat (3); UU No. 19 Tahun 2003; UU No. 2 Tahun 2018; UU No. 12 Tahun 2011; Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 5 Tahun 2013; Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2017;.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mengatur tentang pandangan pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Kebidanan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia  dan Pemerintah agar segera membahas dan mengesahkan RUU tentang Kebidanan dengan mengakomodasi Pandangan DPD RI sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti

CATATAN :

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 April  2018.