PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) - TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI
2018
PERSESJEN DPD RI NO. 9, LL DPD RI 2018 : 6 hlm HLM
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Tentang PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :
  • bahwa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk membangun zona integrasi menuju wilayah bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI maka perlu whistleblowing system yang dapat menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Thun 1999; UU no. 25 tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2000; Perpres No. 17 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012; Persesjen No. 1 Tahun 2011; dan Persesjen 6 Tahun 2017



  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    bagaimana cara mencegah dan menciptakan pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI

CATATAN :

Peraturan Sekretaris Jenderal DPD RI ini mulai berlaku Tahun 2018.