• bahwa dalam rangka mempercepat proses perubahan pola pikir dan budaya kerja pegawai di lingkungan sekretariat jenderal DPD RI perlu disusun suatu pedoman budaya kerja sehingga pedoman ini dapat menjadi suatu suatu panduan dalam merencanakan, mengimplementasikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungan sekretariat DPD RI guna meningkatkan kinerja pegawainya.

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan DPD RI No. 4 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 2 Tahun 2015; Perpres No. 17 tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 27 Tahun 2014; Persesjen No. 1 Tahun 2011; Persesjen No. 6 Tahun 2017; dan Persesjen No. 10 Tahun 2016.

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  
  Bagaimana merencanakan, mengimplementasikan, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungan sekretariat DPD RI guna meningkatkan kinerja pegawainya.

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku Tahun 2018