PEGAWAI NEGERI SIPIL - KODE ETIK
2017
PERSESJEN DPD RI NO. 9, LL DPD RI : 9 HLM
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Tentang PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DPD RI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG KODE ETIK PNS DI LINGKUNGAN SEKRETARIS JENDERAL DPD RI

ABSTRAK :
  • bahwa Pegawai Negeri Sipil yang kuat, kompak dan bersatu padu, memiliki kepekaan, tanggap dan memiliki kesetiakawanan yang tinggi, berdisiplin, serta sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara atau abdi masyarakat, serta dapat menanamkan jiwa korps dan mengamalkan etika sebagai Pegawai Negeri Sipil yang dapat diwujudkan melalui pembinaan korps Pegawai Negeri Sipil, seperti yang tertera dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

     


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 5 tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 42 Tahun 2004; Persesjen DPD RI No. 01 Tahun 2011; Persesjen No. 6 Tahun 2017.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    bagaimana cara Pegawai di DPD dapat  menjaga citra dan kredibilitas DPD RI  sebagai lembaga negara yang berada dibawahnya melalui penciptaan tata kerja yang jujur dan transparan sehingga dapat mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan hubungan antar pribadi baik di dalam maupun diluar lingkungan DPD RI serta bagaimana cara pegawai dilingkungan DPD RI dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari dapat  menjungjung tinggi etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil.

CATATAN :

Peraturan Sekretaris Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku tahun 2017;