PRESTASI KERJAPEGAWAI - PEDOMAN PENYUSUNAN PENILAIAN
2017
PERSESJEN DPD RI NO. 8, LL DPD RI : 44 HLM
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA Tentang PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK :
  • Berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang di titik beratkan pada sistem prestasi kerja. Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 75tersebut, penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PKPNS) dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja pegawai, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja pegawai.

     

     


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

     

    UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 46 Tahun 2011; Perpres No. 17 Tahun 2017; Kepres No. 130/M Tahun 2013; Peraturan Kepala BKN No. 1 Tahun 2013; Persesjen DPD RI No. 01 Tahun 2011; Persesjen No. 6 Tahun 2017.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    panduan bagi setiap Pegawai dan Pejabat Penilai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam menyusun dan menilai prestasi kerja pegawai yang merupakan hasil dari penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku pegawai sesuai dengan tugas jabatannya.

     

     

CATATAN :

- Peraturan Sekretaris Jenderal  Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia ini mulai berlaku tahun 2017;