PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN CILANGKAHAN DI PROVINSI BANTEN
2014
SK DPD NO. 81/DPD RI/IV/2013-2014, : 4 HLM
KEPUTUSAN Tentang PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN CILANGKAHAN DI PROVINSI BANTEN

ABSTRAK :
  • Dengan kemajuan perkembangan dan kemajuan Provinsi Banten pada umumnya, serta Kabupaten Lebak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memperhatikan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Cilangkahan di Provinsi Banten


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.17 Tahun 2014, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007, dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan kabupaten Cilangkahan di provinsi Banten untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia sebagai bahan pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pemerintah.

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 18 September 2014.