PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAH ROUFER DI PROVINSI PAPUA
2014
SK DPD NO. KEPUTUSAN DPD RI NOMOR 80/DPD RI/IV/2013-2014, : 3 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PANDANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN LEMBAH ROUFER DI PROVINSI PAPUA

ABSTRAK :
  • Dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta Kabupaten Waropen, Kabupaten Memberamo Raya dan Kabupaten Puncak pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memperhatikan potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas wilayah, jumlah penduduk, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Lembah Roufer di Provinsi Papua


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.17 Tahun 2014, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007, dan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013.


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Roufer di provinsi Papua untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, dan Pemerintah

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 18 September 2014.