PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019
2014
SK DPD NO. 76/DPD RI/IV/2013-2014, : 3 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PERTIMBANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMILIHAN ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014-2019

ABSTRAK :
  • Pemilihan anggota BPK harus mencerminkan akuntabilitas dan tanggungjawab sesuai dengan amanat UUD 1945 dan dalam rangka pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 23F ayat (1), UU RI No. 15 Tahun 2006, UU RI No. 27 Tahun 2009, Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012, dan Peraturan DPD RI No. 3 Tahun 2013


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pertimbangan tertulis Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai Bahan Pertimbangan dalam Pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 25 Agustus 2014