HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIAATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN
2013
SK DPD NO. 71 /DPD RI/IV/2012-2013, : 2 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIAATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN

ABSTRAK :
  • Perkeretaapian sebagai salah satu moda transportasi dalam sistem transportasi nasional yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara massal perlu dilakukan pengawasan. Salah satu kewenangan DPD RI adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan atas penyelenggaraan perkeretaapian oleh DPD RI kemudian dirumuskan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (3), UU RI No 27 Tahun 2009, UU RI No 12 Tahun 2011, Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012, Keputusan DPD RI No. 2/DPD/2005, dan Keputusan DPD RI No. 25/DPD/2007  


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 8 Juli 2013