HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
2013
SK DPD NO. RI 69/DPD RI/IV/2012, : 2 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERKAIT PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

ABSTRAK :
  • Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kini desa telah berkembang sehingga perlu dikelola dan diberdayakan. DPD RI berdasarkan UUD 1945 memiliki kewenangan salah satunya melakukan pengawasan terhadap UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan tersebut kemudian dirumuskan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (3), UU RI No 27 Tahun 2009, Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012, Peraturan DPD RI No. 6 Tahun 2012, Keputusan DPD RI No. 2/DPD/2005, dan Keputusan DPD RI No. 25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terkait Penyelenggaraan Pemerintahan Desa disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan,8 Juli 2013.