HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
2013
SK DPD NO. 66 /DPD/IV/2012-2013, : 2 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang HASIL PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA ATAS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

ABSTRAK :
  • Anak merupakan bagian dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan negara. Perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang kemudian menjadi regulasi dan dasar kebijakan pelindungan anak yang menegaskan bahwa orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tentang Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (3), UU RI No 27 Tahun 2009, UU RI No. 12 Tahun 2011, Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012, Keputusan DPD RI No. 2/DPD/2005, dan Keputusan DPD RI No. 25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Hasil pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 13 Juni 2013.