PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI
2013
SK DPD NO. 64/DPD RI/IV/2012-2013, : 2 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG JASA KONSTRUKSI

ABSTRAK :
  • Jasa konstruksi mempunyai peran penting di dalam pembangunan nasional  serta  mendukung  pertumbuhan  dan  perkembangan  di  bidang ekonomi,  sosial,  dan  budaya. Selain itu, pelayanan jasa konstruksi merupakan hal fundamental yang harus diatur oleh negara dengan mewujudkan pelayanan jasa konstruksi yang andal  dan  prima  serta  berpihak  pada  kepentingan  dan  keamanan  bagi masyarakat. DPD RI berdasarkan kewenangannya telah menyusun Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Jasa Konstruksi


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 tahun 2011, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan  Daerah Republik  Indonesia terhadap  Rancangan  Undang-Undang  tentang  Jasa Konstruksi  sebagai  bahan pembahasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Pemerintah.

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 13 Juni 2012.