• Lembaga Pembiayaan Ekspor dapat mendukung percepatan terciptanya iklim usaha kondusif bagi peningkatan ekspor nasional dan membantu peningkatan produksi nasional yang memiliki keunggulan ekspor dan dalam angka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pembiayaan ekspor di Indonesia, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. DPD RI sesuai dengan kewenangannya telah melakukan pengawasan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

  
  

• Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

  UUD 1945 Pasal 22D, UU RI No 12 Tahun 2011, UU RI No. 27 Tahun 2009, Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2012, Keputusan DPD RI No. 25/DPD/2007 dan Keputusan DPD RI No. 2/DPD/2005

  
  

• Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

  Hasil Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 13 Juni 2013