PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN
2013
SK DPD NO. 60/DPD RI/III/2012-2013, : 2 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PANDANGAN DAN PENDAPATDEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG KEPERAWATAN

ABSTRAK :
  • Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan melalui penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat sebagai  bagian  dari  pembangunan  kesehatan  untuk  meningkatkan kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor penentu dalam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan  adalah  tersedianya  tenaga  keperawatan  yang  bermutu  dan berkualitas. Praktik  keperawatan merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus menerus ditingkatkan mutunya dan untuk  memberikan  perlindungan  dan  kepastian  hukum  kepada penerima  pelayanan  kesehatan  dan  perawat  diperlukan  pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik keperawatan. DPD RI sesuai kewenangannya telah merumuskan  Pandangan  dan  Pendapat Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia  Terhadap  Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.27 Tahun 2009, UU No.12 tahun 2011, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pandangan  dan  Pendapat  tertulis  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik Indonesia  Terhadap  Rancangan  Undang-Undang  Tentang  Keperawatan untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Pemerintah

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 28 Maret 2013.