PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
2013
SK DPD NO. 56/DPD RI/III/2012-2013, : 2 HLM
KEPUTUSAN DPD RI Tentang PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA MAUMERE SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN SIKKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

ABSTRAK :
  • Dengan  perkembangan  dan  kemajuan  Provinsi  Nusa  Tenggara Timur  pada  umumnya,  serta  pembangunan  di  Kabupaten  Sikka  pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang  perlu  meningkatkan  penyelenggaraan  pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dengan memperhatikan potensi  daerah,  kemampuan  keuangan  daerah,  karakteristik  geografi daerah,  luas  wilayah,  jumlah  penduduk,  kondisi  sosial  budaya,  kondisi sosial  politik,  dan  pertimbangan  lainnya,  dipandang  perlu  membentuk Kota Maumere sebagai pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.27 Tahun 2009, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pandangan  dan  Pendapat  Dewan  Perwakilan  Daerah  Republik  Indonesia terhadap  Aspirasi  Masyarakat  dan  Daerah  tentang  Pembentukan  Kota Maumere sebagai Pemekaran dari Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 28 Maret 2013.