PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN PROVINSI KABUPATEN MUYU SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA
2013
SK DPD NO. KEPUTUSAN DPD RI NOMOR 42/DPD RI/III/2012-2013:, : 4 HLM HLM
KEPUTUSAN Tentang KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PANDANGAN DAN PENDAPAT DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA TERHADAP ASPIRASI MASYARAKAT DAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN MUYU SEBAGAI PEMEKARAN DARI KABUPATEN BOVEN DIGOEL PROVINSI PAPUA

ABSTRAK :
  • Dengan kemajuan Provinsi Papua pada umumnya, serta pembangunan di Kabupaten Boven Digoel pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat. Selain itu, memperhatikan potensi daerah, kemampuan keuangan daerah, karakteristik geografi daerah, luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, dan pertimbangan lainnya, dipandang perlu membentuk Kabupaten Muyu sebagai pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.27 Tahun 2009, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 tentang Tata Tertib, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    Pandangan dan Pendapat Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Aspirasi Masyarakat dan Daerahtentang Pembentukan Kabupaten Muyu sebagai Pemekaran dari Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai bahan pertimbanganDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 26 Februari 2013