Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi bolaang mongondow raya di Provinsi Sulawesi Utara
2014
NO. 47/DPD RI/IV/2013-2014, KEPUTUSAN DPD RI NO. 47/DPD RI/IV/2013-2014 : 4 HLM
Keputusan DPD RI Tentang Pandangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Pembentukan Provinsi bolaang mongondow raya di Provinsi Sulawesi Utara

ABSTRAK :
  • Dengan perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan guna menjamin kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dipandang perlu membentuk Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara


  • Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :

    UUD 1945 Pasal 22D ayat (2), UU No.27 Tahun 2009, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012, Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 25/DPD/2007, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013


  • Dalam Undang-Undang ini diatur tentang :

    kajian mengenai provinsi Bolaang Mongondow sebagai daerah otonom baru yang memiliki potensi ekonomi dan telah melakukan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan. Kajian juga memuat mengenai kendala Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan pembangunan daerah sehingga pemekaran daerah menjadi salah satu solusinya

CATATAN :

Keputusan  ini mulai berlaku pada tanggal  ditetapkan, 14 Mei 2014